Saturday, January 10, 2009

Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Perspektif

BAB I DEFINISI DAN KLASIFIKASI HAM
BAB II HAM DALAM PERSPEKTIF AGAMA, RELEVANSINYA DENGAN PANCASILA DAN UUD'45
BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI DUNIA DAN INDONESIASTUDI KASUS HAM DI INDONESIA
BAB IV STUDI KASUS HAM DI INDONESIA

BAB I
DEFINISI DAN KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA


Pengertian

Ada beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia. Brdasarkan Universal Declaration of Human Rights, HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sedangkan berdasarkan UU no. 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Klasifikasi HAM

A. Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights
1. Hak asasi pribadi / personal Right
• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
• Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right
• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
• Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi


3. Hak asasi hukum / Legal Equality Right
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum

4. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths
• Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
• Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
• Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
• Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
• Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
• Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
• Hak mendapatkan pengajaran
• Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

B. Berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999
• Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
• Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas
• Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
• Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
• Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
• Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
• Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
• Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
• Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
• Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.


BAB II
HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA



Nilai-nilai kemanusiaan dalam agama

Sila pertama yang terkandung dalam Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa menyaratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Sang Pencipta dan menjauhi seluruh larangan-Nya.

Kaitannya dengan hak asasi manusia bahwa perintah-perintah Tuhan selalu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan ummat manusia sejagad raya termasuk menjaga hak-hak hidup dan kelangsungan hidup manusia seluruhnya.

Dalam sudut pandang ini, dapat dipastikan bahwa sebenarnya agama lah yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai bahkan merumuskan hak asasi manusia menjadi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi. Yahudi, Nasrani, Islam, sebagai agama samawi, maupun agama-agama lainnya seperti Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu sangat mengagungkan hak asasi manusia. Yaitu hak yang dimiliki oleh seluruh keturunan Adam untuk hidup, mempertahankan kehidupannya,berkeluarga, menuntut ilmu, hak mendapatkan keadilan hukum, hak kebebasan berkeyakinan, keamanan, perlindungan, dan lain sebagainya.

Dalam seminarnya tentang Hak Asasi Manusia, Pdt. Stephen Tong di Taiwan berkata bahwa hak asasi manusia adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak menghormati manusia lain dengan hak-hak yang mereka miliki sama artinya dengan ketidak pahaman orang itu akan agungnya pemberian Allah.

Mungkinkah manusia yang telah dinodai oleh dosa memahami sifat kemanusiaan dengan tepat? Mutlak tidak mungkin. Itulah sebabnya, baik penguasa atau psychiatrist perlu meninjau sifat manusia dari segi wahyu Allah, agar dia lebih dimungkinkan menjadi seorang penguasa atau psychiatrist yang benar. Terlihat di sini kegagalan yang diderita oleh semua penguasa yang Ateis, yang tirani, yang semena-mena, yang mengabaikan hak asasi manusia bukanlah kegagalan politis atau kegagalam kultural, melainkan kegagalan teologis. Kegagalan Komunisme adalah kegagalan teologis, karena Komunisme tidak mampu menembus wahyu Allah untuk memahami segala ciptaan, mereka juga tidak mampu mencapai kebenaran melalui kekuasaan yang ada pada mereka, juga tidak mampu memahami apa itu hak asasi manusia dengan sesungguhnya .

Jika kita menyelam lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana agama-agama di dunia ini menghormati manusia dengan segala hal yang menyangkut hidup dan kehidupannya. Dalam Kitab Injil (New Testament), Kejadian 9:6 mencatat statemen yang Allah ucapkan setelah Nuh keluar dari bahtera: "Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri." Dalam ayat lain disebutkan pula bahwa harga nyawa manusia lebih bernilai daripada dunia dan seluruh isinya. “Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? (Mrk. 8:36-37). Bahkan di dalam Al-Quran, Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia (Lih. QS. Al-Maidah ayat 63) atas landasan itulah lalu muncul konsep qishas sebagai solusi preventif.

Agama dan hak-hak dasar manusia

Kita semua sepakat bahwa Tuhan menciptakan agama untuk kemaslahatan manusia. Agama ada dengan tujuan meniadakan kerusakan dan memungkinkan manusia untuk memperoleh keuntungan di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu pun agama ada untuk memolitisasi dunia dengan hak, kebajikan, keadilan, dan penjelasan akan jalan yang harus manusia tempuh sebagai penerang akal pikiran manusia yang terbatas.

Tujuan yang universal dan komprehensif tersebut menjadikan agama sebagai the way of life yang mencakup seluruh lini kehidupan manusia, termasuk hak-hak dasar yang dimiliki manusia dalam kehidupannya. Secara mendetail, hak-hak itu –walaupun tidak mungkin semua hak itu disebutkan dalam makalah ini- adalah sebagai berikut:

A. Hak manusia untuk hidup dan menghargai kehidupan
Telah disinggung sebelumnya bahwa baik Islam, Kristen, maupun agama lainnya sangat menghormati kehidupan manusia. Semua ajaran di muka bumi ini mengutuk pembunuhan seperti apa pun motif pembunuhan tersebut. Dalam Al-Maidah ayat 63, Allah berfirman, “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…”
B. Hak untuk mendapat perlindungan dari hukuman yang sewenang-wenang.
“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya…” (QS. 35: 18)
C. Hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamumenyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil…” (QS. 4: 58)
D. Hak atas kebebasan beragama
Bebas dalam beragama bukan berarti bebas dalam mendistorsi suatu ajaran agama. Kebebasan beragama artinya kebebasan bagi umat manusia dalam memilih agama untuk kemudian ia yakini dan ia taati seutuhnya. Dalam Surat Al-Baqarah 256, agama disandingkan dengan oposannya yaitu thagut yang berarti pemerintahan yang sewenang-wenang.
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) suatu agama tertentu; sesungghnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
E. Hak atas persamaan di depan hukum
Kemuliaan dan keutamaan manusia dalam perspektif agama tidak dinilai dari ketampanan atau kecantikan, kekayaan atau kemewahan, jabatan, maupun strata sosial yang bernafaskan materi. Keutamaan manusia terletak pada kadar ketakwaannya yang tinggi. Tuhan berkata: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu” (QS. 49: 13).
Demikianlah agama memandang semuanya sama di mata hukum. Dalam ayat lain Tuhan berfirman bahwa manusia, tanpa peduli siapa dan apa jabatannya, akan memperoleh imbalan atas kebaikan yang ia lakukan dan mereka akan diberikan balasan atas kejahatan yang mereka perbuat (lih. QS 2: 286)
F. Hak kebebasan berserikat
Agama menjamin kebebasan manusia untuk berkumpul, berorganisasi, dan berserikat selama itu semua ditujukan untuk hal-hal yang positif seperti pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan agama tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dalam bidang pendidikan, namun agama mewajibkannya (lih. QS 9: 122).
G. Hak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup
Tuhan menjadikan manusia sebagai kausa matrealistik atas diciptakannya langit dan bumi. Oleh sebab itu wajar jika manusia dinobatkan sebagai ‘pengganti’ Tuhan di muka bumi dalam mengelola alam semesta (lih. Mazmur: 8 dan QS 2: 20). Landasan tersebut mengindikasikan bahwa manusia, tanpa pandang bulu, memiliki hak dalam mengelola dan mengambil manfaat dari apa yang Tuhan sediakan di alam raya ini.
Masih banyak hak-hak lainnya seperti hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak menuntut ilmu, hak mendapatkan pekerjaan, hak bermigrasi, hak kepemilikan, hak mengekspresikan pendapat, hak untuk memanusiakan manusia, hak memberi pinjaman, dan sebagainya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dalam makalah ini. Kesemuanya itu ada atau termaktub baik dalam Al-Quran maupun Injil dan juga kitab-kitab suci lainnya, ada yang secara tersurat maupun tersirat. Itu artinya hak asasi manusia telah menjadi pasal-pasal kehidupan semenjak manusia itu ada. Dan HAM yang mulai hangat diperbincangkan semenjak 1215 di Runnymede sebenarnya telah diatur sedemikian sempurnanya belasan bahkan puluhan abad sebelumnya.

BAB III
SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI DUNIA DAN INDONESIA

Sejarah panjang dari HAM lahir sejak Magna Charta di cetuskan di Inggris pada tahun 1215. Magna Charta sebuah ultimatum terhadap pembatasan kekuasaan raja. Seperti kita ketahui Raja adalah sosok yang absolute, raja adalah hukum itu sendiri, namun hukum tidak berlaku atas dirinya sendiri begitu juga dengan pertanggungjawaban kekuasaan raja harus dilakukan di muka umum. Magna Charta kemudian perkembangan HAM mengalami kemajuan selangkah dengan adanya Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris. Bill of Rights mengatakaan bahwa manusia sama di muka bumi (equality before of the law). Magna Charta antara lain mencanangkan pembatasan kekuasaan raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (mutlak), sebagai yang menciptakan hukum, tetapi hukum tersebut tidak berlaku atas dirinya sendiri, atau tidak terikat pada hukum. Magna Charta juga menyatakan bahwa kekuasaan raja dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Masuk dalam periode, sejak berdirinya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebuah deklarasi HAM kumandangkan pada tanggal 10 Desember 1948. Peristiwa deklarasi HAM PBB lahir sebagai langkah untuk menanggapi peristiwa pembantaian umat manusia (yahudi) yang dilakukan oleh geng Hitler (NAZI) yang mengakibatkan perang dua kedua berkecamuk. (Sarwono, 2006)
Bagaimana dengan penegakkan dan HAM di Indonesia? Berbagai peristiwa yang terjadi di negeri yang kita cintai ini khususnya peristiwa HAM sampai detik ini belum membawa titik terang. Berbagai peristiwa tersebut kalau boleh saya sebutkan sekedar mengingatkan kita sekalian (sekali lagi) akan peristwa dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara: Pembantaian 1965-1966 DOM Aceh, peristiwa Lampung, pembantaian pesantren tengku Bantaqia, peristiwa penembakan di Papua, Penculikan aktivis prodemokrasi, Penembakan Mahasisswa Trisakti 1998 dan teranyar Kasus Pembunuhan Munir dan beberapa peristiwa lainnya yang melibatkan aparat Negara. Tentunya kita bertanya-tanya Indonesia itu negeri macam apa? Kita punya Pancasila, UUD 1945 dan meratifikasi Deklarasi HAM PBB, kita punya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tapi kita lemah dalam menjalankan dan menegakkkan HAM. Beberapa langkah yang dilakukan salah satunya dengan adanya
Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Padahal jauh sebelum magna charta telah lahir piagam Madinah pada tahun 622 yang sarat akan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mengingat penduduk madinah pada waktu itu tidak hanya kaum muslimin tetapi terdiri dari berbagai suku dan agama. Lahirnya magna charta ini diikuti dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama dimuka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan Negara hukum. Pada prinsipnya Bill OF Rights ini melahirkan persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula The French Declaration, dimana hak-hak lebih dirinci yang kemudian melahirkan The Rule of law.
Dalam The French Declaration antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan tanpa ada alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Disamping itu dinyatakan juga adanya asas presumption of innocence, artinya orang-orang tang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga dipertegas adanya freedom of expression, Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrument HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB tahun 1948.
Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang salah satu cirri-ciri dari Negara hukum tersebur adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, ini sudah menjadi bukti bahwa Negara Indonesia mengakui adanya HAM dan melindunginya. Selain itu melalui kebijakan politik, perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM sudah tampak pada penyusunan GBHN tahun 1993. Sedangkan pelembagaan hak asasi manusia itu sendiri sudah berlangsung sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1993 Tantang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1998 pemerintah telah mencanagkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RAN HAM) dengan KEPPRES No 129, langkah-langkah tersebut disusul dengan peratifikasian beberapa konvensi Internasional mengenai HAM, seperti Konvensi Anti Penyiksaan dengan UU Nomor 5 Tahun 1998.



BAB IV
RELEVANSI HAM DENGAN PANCASILA DAN UUD 1945

Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak yang universal, akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing – masing negara disesuaikan dengan kondisi politik dan social budaya masing – masing negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 yang menjadi batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia.
Seberapa jauh nilai – nilai hak asasi manusia terkandung dalam Pancasila dan UUD 19456 dapat dijadikan barometer Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakuai dan menghargai hak asasi manusia.. Hal ini mengingat Piagam PBB yang memuat pengakuan dan perlindungan HAM baru lahir pada tahun 1948 sesudah lahirnya NKRI pada tahun 1945.

Hubungan HAM dengan Pancasila
Dari kelima sila yang diamanatkan dalam Pancasila dapat diuraikan hubungan antara HAM dengan Pancasila sebagai berikut :

1). Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing – masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM ps 2 dimana terdapat perlindungan HAM dari adanya diskriminasi, atas dasar sex, warna kulit, ras, agama, bahasa politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, rasial, kekayaan dan kelebihan ataupun statusnya.

2). Sila Kedua, Kemanusiaan yangAdil dan Beradab
Sila ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesame manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.

3). Sila Ketiga, Persatuan Indonesia
Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan Prinsip HAM dimana hendaknya sesame manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

4). Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.

5). Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.

Hubungan HAM dan UUD 1945

Meskipun tidak diatur secara khusus ketentuan tentang HAM pada UUD 1945 sebelum amandemen ke dua, bukan berarti dalam UUD 1945 tidak mengakomodir ketentuan tentang HAM. Jika dilihat dari lahirnya UUD 1945 lebih dulu lahir daripada Deklarasi HAM tahun 1948. Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dapat dilihat sebagai berikut :

(1). Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.. Dengan demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga Negara tertentu.
(2). Memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga Negara punya kesempatan untuk sejahtera.
(3). Mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.
(4). Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa – bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan.
(5). Dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka/machtsstaat). Kaitannya dengan HAM adalah salah satu cirri Negara hokum adalah mengakui adanya HAM. Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan bahwa UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dan pasal – pasalnya, dimana mengandung arti bahwa Negara mengatasi segala paham golongan, dan paham perorangan, mewujudkan keadilan social berdasarkan kerakyatan perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita – cita hokum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama manusia.

Daftar Pustaka
Al-Quran
Bible (New Testament)
Radjab Suryadi, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, Jakarta: PBHI. 2002
Thaha, Idris, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurkalis Madjid dan M. Amien Rais, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004
Makalah
Ahmad Marthin Hadiwinata, Hak Asasi Manusia
DR. Ibrahim Al Buyumi Ghanim, Huquuqul Insaan fi An-Nadzariatil Islamiyyah
Pdt. Dr. Stephen Tong, Hak Asasi Manusia
Prof Abdullah Murtaji, Min Huquuqil Insan fil Islam